RSS

Sebuah Paradigma Kemandirian Bangsa:Menuju Kemandirian Bangsa dalam Basis Ideologi Pancasila

31 Mar

Oleh : Poppy Ismalina
Sumber : http://goo.gl/8yrnC9

Mencapai kemandirian bangsa dan negara bagi Indonesia adalah bukan diisi dengan langkah-langkah praktis dan pragmatis,melainkan dengan langkah yang bergerak cepat dan tepat dengan berbasis ideologi kita, Pancasila. Karena penguatan kemandirian bangsa bukanlah sekedar menjalankan program kerja berbalut nama pembangunan. Bukan pula hanya menuntaskan persoalan-persoalan praktis dalam kehidupan keseharian penduduknya.Bernegara

adalah menjalankan roda-roda pemerintahan sebuah negara dengan fondasi ideologi yang kokoh. Gerak langkah segala kebijakan, program dan kerja nyata bangsa harus mencerminkan karakter ideologi yang kuat.

Pancasila adalah karya ideologi Bung Karno yang paling monumental tidak hanya untuk sejarah Indonesia, tetapi juga bagi sejarah dunia. Lima rumusan Pancasila merupakan cerminan pandangan ideal BungKarno tentang bagaimana kehidupan bernegara harus dijalankan dalam kemajemukan suku, bahasa, agama, ras dan keyakinan. Di dalam setiap pidatonya, Bung Karno selalu menginterpretasikan makna lima sila tersebut dalam realitas kehidupan bernegara. Inilah basis kita dalam menetapkan derap tapak kita menuju kemandirian bangsa dan negara.

I. Ajaran Bung Karno:Prinsip dan Ideologi Penegakan Kemandirian Bangsa

Sejarah mencatat bahwa Indonesia adalah negara yang membangun negerinya dengan fondasi ideologi yang kuat yaitu ketika Bung Karno memimpin bangsa ini merebut kemerdekaan dan mengisinya di tahun-tahun awal kemerdekaan. Sejarah kepemimpinan Soekarno adalah sejarah berideologi dalam menegakkan kedaulatan negara. Antiimperialisme dan kapitalisme adalah basis awal Bung Karno di era sebelum kemerdekaan untuk mengobarkan perlawanan pada penjajahan asing dengan segala bentuknya. Imperialisme tua dan modern adalah konsep Bung Karno untuk memberikan definisi luas pada makna dari penjajahan asing. Melalui penyampaian dua istilah itu, bagi Bung Karno, imperialisme tidak hanya tercermin pada penjajahan suatu negara atas negara lain, tetapi juga kekuasaan ekonomi dari perusahaan-perusahaan internasional atas eksploitasi kekayaan alam atau proses produksi di dalam suatu negara. Seruan perlawanan atas dua macam imperialisme dari Bung Karno menandakan bahwa segala bentuk penjajahan asing, baik itui mperialisme tua maupun modern adalah fakta yang menghalangi kedaulatan dan kemandirian negara akan tercipta dan terbangun kokoh di Indonesia.
Inspirasi prinsip lain dari ajaran Bung Karno untuk menegaskan langkah kita meraih kemandirian bangsa adalah konsep sosio-demokrasi dan sosio nasionalisme. Melalui dua konsep ini, Bung Karno menegaskan bahwa konsep ekonomi tidak dapat berdiri sendiri dari sebuah konsep politik. Langkah kerja ekonomi harus selaras dengan arah dan gerak politik. Sebagai sebuah pemikiran ekonomi, sosio-demokrasi berangkat dari fakta empiris akan adanya dominasi ideologi kapitalisme yang mempengaruhi segala gerak langkah,strategi dan kebijakan negara-negara Barat dan perusahaan-perusahaan internasional. Sementara, sosio-nasionalisme menekankan pada semangat kebangsaan dan penegakan kedaulatan suatu negara. Kedua konsep ini adalah landasan wajib bagi perumusan kebijakan dan program pembangunan Indonesia.

Melalui pemikiran-pemikiran Bung Karno, jelas bahwa prinsip dan kebijakan ekonomi tidak dapat berdiri sendiri dari sebuah tatanan sistem politik yang dibangun oleh suatu negara. Kemandirian bangsa harus diperoleh dari keselarasan prinsip, sistem dan kebijakan ekonomidan politik. Sosio-demokrasi dan sosio-nasionalisme adalah aroma kuat dari upaya penegakan kemandirian bangsa Indonesia, anti imperialisme dan liberalisme adalah tonggak prinsip dari pengembalian kemandirian negara, dan Pancasila adalah ideologi dari segala gerak langkah menuju kemandirian bangsa dan negara.

II. Landasan Kemandirian Bangsa: Sistem Ekonomi Pancasila

Kemandirian bangsa ditentukan oleh pendefinisian tentang sebuah sistem ekonomi yang dibangun untuk mengatur kehidupan ekonomi suatu negara. Bung Karno tidak menciptakan Pancasila hanya untuk ideologi politik bangsa Indonesia, tetapi Pancasila adalah ideologi untuk segala kehidupan negara dan bangsa Indonesia, termasuk ideologi ekonomi. Dengan demikian, sistem ekonomi yang memacu pengokohan kemandirian bangsa adalah sistem ekonomi yang berbasis Pancasila.

Memaknai Pancasila sebagai ideologi ekonomi Indonesia harus disandingkan dengan prinsip-prinsip lain dari ajaran Bung Karno, yaitu egalitarianisme, anti kapitalisme dan imperialisme, serta akses seluas-seluasnya bagi rakyat dalam aktivitas ekonomi. Dari ketiga prinsip tersebut maka ciri dari sistem ekonomi Pancasila dapat didefinisikan seperti yang dirumuskan oleh Prof. Mubyarto (1997) sebagai berikut: (1). Roda kegiatan ekonomi digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral; (2). Masyarakat berkehendak kuat untuk mewujudkan kemerataan sosial ; (3). Nasionalisme Ekonomi; (4) Demokrasi Ekonomi; (5). Keseimbangan antara perencanaan nasional dan otonomi daerah.Kesemuanya menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Dari kelima ciri sistem Ekonomi Pancasila, bangsa dan negara Indonesia dapat berdiri kokoh dan berdaulat penuh atas kehidupan ekonominya.

Ciri pertama sistem Ekonomi Pancasila mencerminkan bahwa sistem ekonomi Pancasila mengatur alokasi produksi, konsumsi dan distribusi dengan basis etika, tanpa menepis hak individu. Pengakuan hak individu tersurat dalam nilai pertama dimana roda perekonomian digerakkan akibat adanya rangsangan ekonomi dari para pelaku ekonomi dengan segala kebebasan individunya. Rangsangan ekonomi di tingkat individu tercermin dalam motif-motif ekonomi individu yang merupakan ekspresi dari kebebasan ekonomi individu. Sistem ekonomi Pancasila mengakui adanya motif ekonomi individu namun juga mengakui adanya hasrat seorang manusia untuk beretika dan bermoral dalam langkah-langkah ekonominya. Sesungguhnya, inilah yang merupakan cerminan jiwa seorang manusia yaitu tidak hanya seseorang yang memiliki hasrat ekonomi, tetapi juga seseorang dengan hasrat menjunjung etika dan moral dalam langkah-langkah hidupnya.

Kebebasan individu dalam mengejar kepentingan dan kebutuhan ekonomi adalah panggilan alamiah dari seorang individu ketika kebutuhan ekonomi adalah kebutuhan dasar hidup. Kebebasan individu akan terus terwujud dalam setiap ekspresi motif-motif ekonomi individu selama manusia memiliki serangkaian kebutuhan untuk keberlangsungan hidup.Kreativitas manusia secara lahiriah muncul dalam mencari kebebasan individu.Dalam situasi ini, tidak perlu ada sebuah sistem yang makin melapangkan kebebasan individu.

Sekali lagi, kebebasan individu akan bangkit secara kreatif dan alamiah.Sistem yang dibentuk untuk melapangkan ekspresi kebebasan individu hanya akan melahirkan sistem yang tamak dan jauh dari amanat keadilan sosial. Dalam logika ekonomi pasar, terdapat diktum: demand creates its own supply. Sekali ada panggilan untuk seorang manusia memenuhi kebutuhan ekonominya, yang terwujud dalam permintaan pasar, maka secara otomatis akan ada manusia-manusia lain yang terdorong untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan. Inilah makna sebenarnya dari sebuah mekanisme pasar. Maka, yang perlu ada adalah bagaimana kemudian kebebasan individu tidak terekspresikan secara berlebih dan tetap menjunjung etika dan moralitas sosial.Di sini relevansi sistem ekonomi Pancasila dalam memberikan panduan bagi kebebasan individu yang beretika.

Ciri kedua menyuratkan bahwa sistem ekonomi Pancasila membawa bangsa ini untuk mengakomodasi adanya toleransi sosial dan kebersamaan dalam mencapai kesejahteraan ekonomi. Penegakan hak individu bukan berarti meninggalkan sebagian kelompok masyarakat lain. Akses sumber daya ekonomi maupun kenikmatan hasil ekonomi harus didistribusikan secara merata guna meningkatkan kesjahteraan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Setiap anggota masyarakat memiliki kepedulian tentang nasib anggota masyarakat lainnya yang memiliki kesempatan ekonomi yang berbeda. Kesenjangan sosial adalah sebuah fenomena yang harus diselesaikan dengan pemerataan hak dan kesempatan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat. Usaha bersama dan koperasi harus dibangun dalam menciptakan kemandirian ekonomi bangsa Indonesia. Seluruh lapisan masyarakat Indonesia memiliki peran aktif di dalam upaya itu. Kemandirian tidak hanya tercipta dalam skala besar tetapi juga dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Itulah jiwa dari masyarakat yang berada dalam sebuah sistem ekonomi Pancasila.

Nasionalisme ekonomi sebagai ciri ketiga memberikan mandat atas adanya kedaulatan ekonomi dalam pengelolaan segala sumberdaya dan kekayaan ekonomi. Pengusaan sumber daya dan kekayaan alam yang strategis dan mempengaruhi hajat hidup rakyat banyak harus dilakukan oleh negara dan didedikasikan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Peran negara harus kuat untuk menjaga intervensi pihak luar atas kekayaan sumber daya alam Indonesia. Rakyat adalah pemilik dan pengelola yang sah atas sumberdaya alam. Negara mengatur untuk didedikasikan pada keamanan dan kesejahteraan rakyat di pelosok negeri ini. Peran negara dan kuasa rakyat berjalan bersama untuk kemandirian dan kedaulatan Indonesia atas segala kekayaan ekonomi di atas tanah Indonesia.

Demokrasi ekonomi sebagai ciri keempat dari Sistem Ekonomi Pancasila tersebut menandakan adanya pengakuan keberagaman perilaku-perilaku ekonomi dari seluruh masyarakat Indonesia dan keputusan atas pengambilan kebijakan ekonomi ada di tangan rakyat. Pengakuan keberagaman tersebut merupakan isyarat adanya pengakuan akan local knowledge and genius, dan budaya lokal dari masing-masing wilayah di Indonesia. Pengambilan kebijakan harus didasarkan pada kepedulian akan nasib seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, langkah awal yang harus dilakukan adalah belajar untuk memahami apa dan siapa masing-masing kelompok masyarakat tersebut sebelum mengambil keputusan apapun tentang agenda-agenda pembangunan bagi masyarakat.

Dalam konteks kewilayahan Indonesia, perencanaan dan otonomi daerah sebagai ciri kelima dari sistem ekonomi Pancasila adalah strategi untuk mempermudah terjadinya keadilan sosial dalam pembangunan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang dipisahkan oleh banyak samudera dan lautan. Jarak antar wilayah Indonesia yang saling berjauhan memposisikan kerentanan akan adanya kesenjangan dan disparitas ekonomi antar wilayah-wilayah Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila menentang adanya peluang disparitas antar wilayah. Pengakuan adanya hak, kewenangan dan kepemilikan daerah adalah dasar dari turunan kebijakan-kebijakan pembangunan dalam kerangka sistem ekonomi Pancasila. Eksplorasi kekayaan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia harus berada dalam koridor penjagaan kuasa daerah untuk mendapatkan manfaat dari eksplorasi tersebut.

Dengan demikian, kelima ciri sistem ekonomi Pancasila yang didasarkan pada prinsip dan pemikiran Bung Karno akan egalitarianisme, anti kapitalisme dan imperialisme, serta akses seluas-seluasnya bagi rakyat dalam aktivitas ekonomi.Kemandirian ekonomi harus didorong atas dasar penguatan kekuatan ekonomi seluruh rakyat Indonesia dengan tanpa adanya dominasi maupun intervensi pihak asing dan kuasa lokal berdiri paling depan bersama-sama mengejar kesejahteraan rakyat Indonesia di seluruh pelosok Indonesia. Perlindungan akan hak, kewenangan dan kepemilikan rakyat di dalam setiap aktivitas ekonomi adalah tujuan yang mendasari segala keputusan ekonomi pada skala nasional.

III. Sumbu Kemandirian Bangsa: Kedaulatan Negara dan Rakyat Yang Kuat

Negara yang kuat dan rakyat yang berdaulat adalah syarat penting dalam derap langkah membangun kemandirian bangsa. Sistem ekonomi Pancasila dengan kelima ciri tersebut di atas merefleksikan peran negara dan rakyat yang kuat dalam memacu kemandirian bangsa. Pasar adalah tempat rakyat melakukan interaksi ekonomi dan negara mengatur secara kuat apabila terjadi distorsi pasar yang merugikan kepentingan rakyat. Di dalam sistem ekonomi Pancasila, ada kebebasan individu di dalamnya denganperan aktif negara dan komunitas. Negaraberperan aktif melalui strategi dan kebijakannya di tingkat nasional maupun lokal melalui desentralisasi, sementara komunitas adalah pelaku aktif dari jalannya demokrasi ekonomi yang bertujuan akhir tercapainya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Sistem pasar yang alamiah merupakan indikasi adanya rangsangan ekonomi dalam setiap roda perekonomian nasional yang merupakan interpretasi dari ciri pertama sistem ekonomi Pancasila.

Dalam praktek kenegaraan, apabila peran negara berlebih maka lahirlah tirani, kediktatoran, sebaliknya apabila peran pasar yang dipanglimakan maka lahirlah dominasi pemilik modal di dalam perekonomian, kesenjangan ekonomi melebar. Solusi pragmatis adalah adanya pembangunan dengan fokus masyarakat (people-centered development atau people-driven development). Dalam konsep ini muncul jargon partisipasi. Puncak euforia dalam konsep ini adalah anggaran berbasis partisipasi.

Namun demikian, pada prakteknya, pembangunan dengan fokus masyarakat/komunitas lebih mengarah pada sistem tandingan dari peran negara. Bahkan kecenderungan yang ada adalah sistem ini bersekutu dengan sistem pasar, yang akhirnya mengakomodasi para anggota masyarakat yang oportunis[1]dan free-riders[2]. Implikasinya, bukan bermanfaat bagi seluruh anggota masyarakat/komunitas, tetapi sistem ini lebih memberikan keuntungan pada anggota-anggota masyarakat yang lebih memiliki akses pada modal karena memiliki kuasa lebih pada jejaring yang ada ketimbang anggota masyarakat yang lain.

Dengan demikian, bukan hanya persekutuan antara negara dan pasar (statecapitalism[3]) yang melahirkan sistem yang jauh dari keadilan ekonomi tetapi juga persekutuan antara pembangunan berbasis komunitas menjadi hambatan dalam mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan apabila ada dominasi sekelompok orang di dalamnya dan didukung oleh sistem pasar yang lepas dari kontrol negara. Kedua macam persekutuan ini akan melahirkan jurang ekonomi yang lebar antara si pemilik kuasa/aset/akses dan anggota masyarakat yang tidak memiliki posisi tawar dalam kuasa/aset dan akses.

Sistem ekonomi Pancasila dengan lima ciri tersebut di atas membagi perannegara, pasar dan komunitas secara proporsional. Kediktatoran melenyap pada saat demokrasiekonomi (ciri keempat) ditegakkan. Sementara persekutuan antara sistem pasar dan sekelompok anggotamasyarakat dapat diantisipasi dengan adanya ciri kelima yaitu perencanaan dandesentralisasi, dimana negara, baik di tingkat nasional maupun lokal, memilikiperan aktif dalam pengelolaan perekonomian yang melibatkan masyarakatsetempat. Negara di tingkat lokal tidakakan membiarkan inisiatif masyarakat dalam membangun akan berlandaskan perilakuyang transaksional dimana instrumen pasar menjadi satu-satunya alat dalammengimplementasikan strategi tersebut. Sementara itu, kebebasan individumendapatkan pengakuan pada ciri pertama dimana roda ekonomi digerakkan olehrangsangan motif ekonomi individu dan ciri keempat yaitu demokrasi ekonomidimana pemerataan kesempatan dan hasil ekonomi dapat dimiliki oleh seluruhwarganegara. Pembagian tugas yang jelasantara negara, pasar dan komunitas menjadi tantangan yang paling signifikandalam mengimplementasikan sistem ekonomi Pancasila.

IV. Ujung Tombak KemandirianBangsa: Kekuatan Lokal

Kekuatan lokal adalah akar dari kedaulatan rakyat. Kesempatan, hak danakses ekonomi rakyat dalam gerak aktivitas lokal adalah penentu darikeberhasilan upaya mengokohkan kemandirian bangsa. Sistem ekonomi Pancasilaadalah representasi keberadaan kekuatan lokal di Indonesia. Demokrasi ekonomisebagai ciri keempat dari sistemekonomi Pancasila dibangun dari kesadaran perlunya ’kuasa’ kekuatan lokal yangtercermin dalam ekonomi rakyat. Desentralisasi sebagai ciri kelima adalahpenegasan bahwa hak, kesempatan dan akses harus berada di tangan rakyat yangterefleksi dalam kekuatan-kekuatan lokal di setiap wilayah Indonesia.

Kekuatan lokal adalah salah satu jawaban besar dari upaya pencariankekuatan tandingan globalisasi. Globalisasi yang melahirkan banyakpermasalahan, seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakmerataan, danmarginalisasi sebagian besar penduduk dunia, memaksa orang untuk beralih danmemperkuat apa yang dimiliki dalam kehidupan lokalnya. Seiring dengan merebaknya keyakinan orangakan fenomena globalisasi, banyak dorongan untuk kemudian mengeksplorasikekuatan lokal, baik dari segi pemikiran maupun aksi.

Dengan demikian, sistem ekonomi Pancasila adalah sesungguhnya sistem lokalyang kita punya, sebagai jawaban dari pencarian kekuatan tandingan atasfenomena globalisasi dan ideologi tanding dari ideologi besar dunia,kapitalisme. Sistem Ekonomi Pancasila adalah jawaban dari upaya kita membangunkekuatan lokal di Indonesia dimana kekuatan lokal adalah ujung tombakkemandirian bangsa.

Daftar Pustaka
Mubyarto. 1997. EkonomiPancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto. Aditya Media. Yogyakarta.
Mubyarto. (edit). 2004. Soekarno, Indonesia Menggugat: Pidato Pembelaan di Muka Hakim Kolonial, Aditya Media – PUSTEP UGM, Yogyakarta.
Pidato Pertama Soekarnotentang Pancasila, 1 Juni 1945, lampiran pada Lembaga Pengkajian EkonomiPancasila. 1982. “Sistem Ekonomi Pancasila adalah Sistem Ekonomi Gotong RoyongKerakyatan Terpimpin”, Jakarta.
Soekarno. 1961. TowardsFreedom and the Dignity of Man: A Collection of Five Speeches, Djakarta: Deptof Foreign Affairs.

Bulaksumur, 23 Februari 2014,

Poppy Ismalina
Dosen FEB UGM/Peneliti Mubyarto Institute

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: